Diposkan pada Info

Uang Receh yang Berarti : Menukar Koin Logam di Bank Indonesia

Hobi mengumpulkan uang receh? Suka menabung di celengan? Atau memiliki koin logam dalam jumlah yang cukup banyak? Ternyata koin recehan itu bisa ditukarkan menjadi uang kertas dengan pecahan lebih besar, loh. Mau tahu caranya? Ini pengalaman saya saat menukarkan uang koin menjadi uang kertas.

Saya memiliki kebiasaan mengumpulkan uang koin recehan hasil kembalian dalam suatu wadah bekas kue kering. Dikumpulkan selama sekitar setahun, saat dibuka ternyata jumlahnya lumayan banyak juga.

Kumpulan Uang Logam Rupiah (sumber gambar di sini)

Rencananya uang koin tersebut akan saya tabungkan di bank. Tetapi dari hasil cari-cari info, tidak semua bank dengan suka hati menerima setoran uang logam, apalagi dalam jumlah cukup banyak. Salah satu alasannya adalah proses penghitungan uang koin yang memerlukan waktu cukup lama, sementara banyak nasabah lain yang juga akan melakukan transaksi, sehingga dikhawatirkan tidak dapat melayani nasabah lain dengan optimal. Padahal penolakan terhadap uang logam, melanggar Pasal 23 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelanggaran terhadap UU ini bisa dipidana dengan kurungan selama satu tahun dan denda Rp 200 juta. Pasal 23 ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

Jangan Menolak Recehan (sumber gambar di sini)

Undang-Undang ini dipertegas dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 yang menyebutkan bahwa tiap warga wajib menggunakan rupiah di seluruh wilayah NKRI, baik secara tunai maupun nontunai, baik itu uang logam maupun uang kertas, selama nilai uang tersebut masih berlaku. Namun faktanya memang setiap bank memiliki kebijakan masing-masing terkait hal ini, alias “syarat dan ketentuan berlaku”. Jadi supaya memudahkan rencana saya tadi, saya tukarkan dulu koin-koin itu menjadi uang kertas pecahan besar.

Ada beberapa alternatif tempat menukarkan recehan koin logam, seperti dibahas pada tulisan ini dan tulisan ini. Tetapi yang akan saya ceritakan adalah pengalaman menukar uang logam menjadi uang kertas di Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw-DN) Provinsi Jawa Barat di Bandung.

Lanjutkan membaca “Uang Receh yang Berarti : Menukar Koin Logam di Bank Indonesia”

Iklan
Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Kebijakan Pengelolaan Limbah Domestik dalam Konteks Sanitasi

Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup sebagai Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beban pencemaran dari subsektor air limbah domestik.

Monev subsektor air limbah dapat dilakukan antara lain dengan meninjau efektivitas penerapan ketentuan baku mutu terkait, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu mulai tanggal 2 September 2016.

Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa baku mutu ini berlaku bagi instalasi pengolahan air limbah domestik baik dalam lingkup tanggung jawab industri/pelaku usaha maupun pemerintah. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah domestik kepada:

  • Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat;
  • Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan air limbah;
  • penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik dalam menyusun perencanaan pengolahan air limbah domestik, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Ketentuan ini berlaku bagi aktivitas domestik di rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL permukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan lembaga pemasyarakatan.

Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan, sedangkan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan berpotensi mencemari lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.

Lanjutkan membaca “Kebijakan Pengelolaan Limbah Domestik dalam Konteks Sanitasi”

Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Monev PPSP Jawa Barat Berbasis Web (NAWASIS)

compiled by arsyi
http://ppsp.nawasis.info

NAWASIS sebagai Instrumen Monev PPSP

Evaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sanitasi berdasarkan data NAWASIS menjadi salah satu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Monev PPSP.

NAWASIS atau National Water Supply and Sanitation Information Services merupakan pusat data dan informasi berbasis internet yang sedang dikembangkan untuk memantau perkembangan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia.

NAWASIS tidak hanya mengevaluasi kinerja sektor AMPL (air minum dan penyehatan lingkungan), tetapi juga sebagai kesatuan sistem yang akan memberikan layanan advokasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan pembangunan air minum dan sanitasi.

NAWASIS tidak dimaksudkan untuk menggantikan berbagai sistem informasi yang telah ada, namun menjadi penghubung berbagai sistem data dan informasi yang telah ada di sektor AMPL. NAWASIS ditujukan menjadi Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi yang diadopsi pada RPJMN 2015-2019.

Lanjutkan membaca “Monev PPSP Jawa Barat Berbasis Web (NAWASIS)”

Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program PPSP

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perbaikan kondisi sanitasi di Jawa Barat yaitu melalui pernyataan komitmen untuk tergabung dalam Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman).

Untuk mengatasi permasalahan sanitasi permukiman di Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi Jawa Barat Bidang Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program PPSP di daerah.

Lanjutkan membaca “Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program PPSP”

Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk Peningkatan Sanitasi

Permasalahan sanitasi permukiman di Indonesia umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi – baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri, hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau pun lahan, dll; serta masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan – baik di tingkat pusat maupun daerah; selain itu kurang padu dan komprehensifnya perencanaan dan program pembangunan juga merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah salah satu program untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan sanitasi yang komprehensif. Pembangunan sanitasi permukiman meliputi penataan kawasan permukiman, khususnya pembangunan sarana dan prasarana air limbah, persampahan, dan drainase yang memadai.

Program PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan nonpemerintah di seluruh tingkatan.

Sebagai sebuah program nasional yang dirancang untuk kemaslahatan masyarakat, PPSP harus dipandang sebagai sebuah alat, peluang, atau momentum bagi daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan sanitasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Keterlibatan lintas sektor dalam pembangunan sanitasi dilakukan demi mewujudkan kondisi sanitasi yang lebih baik, baik dalam konteks nasional (capaian Universal Access, 100 – 0 – 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak) maupun internasional (Sustainable Development Goals).

SDGs
Aspek Sanitasi dalam Sustainable Development Goals (SDGs)

(Arsyi Nur Fithri – Tim Monev Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat)

*catatan : dipersilakan mengutip tulisan dengan mencantumkan sumber asal