Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Kebijakan Pengelolaan Limbah Domestik dalam Konteks Sanitasi

Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup sebagai Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beban pencemaran dari subsektor air limbah domestik.

Monev subsektor air limbah dapat dilakukan antara lain dengan meninjau efektivitas penerapan ketentuan baku mutu terkait, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu mulai tanggal 2 September 2016.

Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa baku mutu ini berlaku bagi instalasi pengolahan air limbah domestik baik dalam lingkup tanggung jawab industri/pelaku usaha maupun pemerintah. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah domestik kepada:

  • Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat;
  • Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan air limbah;
  • penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik dalam menyusun perencanaan pengolahan air limbah domestik, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.

Ketentuan ini berlaku bagi aktivitas domestik di rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL permukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan lembaga pemasyarakatan.

Air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan, sedangkan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan berpotensi mencemari lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya.

Lanjutkan membaca “Kebijakan Pengelolaan Limbah Domestik dalam Konteks Sanitasi”

Iklan
Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Monev PPSP Jawa Barat Berbasis Web (NAWASIS)

compiled by arsyi
http://ppsp.nawasis.info

NAWASIS sebagai Instrumen Monev PPSP

Evaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sanitasi berdasarkan data NAWASIS menjadi salah satu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Monev PPSP.

NAWASIS atau National Water Supply and Sanitation Information Services merupakan pusat data dan informasi berbasis internet yang sedang dikembangkan untuk memantau perkembangan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia.

NAWASIS tidak hanya mengevaluasi kinerja sektor AMPL (air minum dan penyehatan lingkungan), tetapi juga sebagai kesatuan sistem yang akan memberikan layanan advokasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan pembangunan air minum dan sanitasi.

NAWASIS tidak dimaksudkan untuk menggantikan berbagai sistem informasi yang telah ada, namun menjadi penghubung berbagai sistem data dan informasi yang telah ada di sektor AMPL. NAWASIS ditujukan menjadi Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi yang diadopsi pada RPJMN 2015-2019.

Salah satu instrumen utama NAWASIS adalah situs http://www.nawasis.info yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memasukkan dan mengetahui data sektor air minum dan sanitasi. Data tersebut kemudian akan diolah NAWASIS menjadi informasi yang lebih mudah, sehingga dapat dipahami oleh semua pengguna. Dengan NAWASIS sebagai portal, maka alur input data tidak akan dilakukan berulang-ulang dan lebih efisien karena adanya kolaborasi data antarprogram tersebut.

NAWASIS sendiri merupakan sistem berbasis web yang disiapkan untuk memantau pelaksanaan program PPSP di kabupaten/kota dan provinsi yang menjadi peserta. Tiga hal yang dipantau dalam web ini yaitu proses penyusunan dokumen rencana stratejik sanitasi, implementasi rencana stratejik sanitasi, serta performa infrastruktur terkait sanitasi.

compiled by arsyi

Saat ini, NAWASIS sudah disosialisasikan ke lebih dari 300 kabupaten/kota, dengan 208 kabupaten/kota di antaranya mulai mengisikan data ke NAWASIS.

Secara umum, data dalam NAWASIS dibagi ke dalam data umum, data teknis air minum, dan data teknis sanitasi. Ketiga jenis data ini diperlukan untuk menghitung indeks teknis air minum dan sanitasi yang digunakan untuk menentukan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor air minum dan sanitasi.

Manfaat dari NAWASIS di antaranya adalah memantau status dan kapasitas kelembagaan kelompok kerja kabupaten/kota; koordinasi dan memantau proses penyusunan dokumen perencanaan sanitasi; memantau performa infrastruktur eksisting; serta memproyeksikan investasi dan capaian pembangunan kabupaten/kota dan provinsi.

Hasil Monev PPSP Berbasis NAWASIS di Jawa Barat

Monev PPSP berbasis web NAWASIS yang telah dilakukan oleh tim Monev Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut:

  • 27 kabupaten/kota seluruhnya telah melakukan pengisian data pada web NAWASIS pada tahun 2016
  • Progres tertinggi (95%) adalah Kota Cimahi, sedangkan progres terendah (45%) dicapai oleh Kab. Indramayu
  • Progres rata-rata pengisian NAWASIS adalah 74%
  • Terdapat 16 kabupaten/kota yang telah mencapai progres di atas rata-rata, yaitu Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kab. Karawang, Kota Tasikmalaya, Kab. Subang, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kab. Bandung, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Tasikmalaya, Kota Depok
  • Sedangkan terdapat 11 kabupaten/kota dengan progres tercapai masih di bawah rata-rata, yaitu Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Pangandaran, Kota Banjar, Kab. Kuningan, Kab. Bandung Barat, Kab. Garut, Kab. Majalengka, Kab. Bekasi, Kab. Sukabumi, Kab. Indramayu
compiled by arsyi
Hasil Monev NAWASIS Jawa Barat Tahun 2016

 

(Arsyi Nur Fithri – Tim Monev Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat)

*catatan : dipersilakan mengutip tulisan dengan mencantumkan sumber asal

Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program PPSP

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perbaikan kondisi sanitasi di Jawa Barat yaitu melalui pernyataan komitmen untuk tergabung dalam Program PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman).

Untuk mengatasi permasalahan sanitasi permukiman di Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi Jawa Barat Bidang Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program PPSP di daerah.

Sebagai koordinator bidang monitoring dan evaluasi program PPSP, Dinas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan pemantauan pelaksanaan program sanitasi di kabupaten/kota dalam rangka implementasi program sanitasi dan pengelolaan infrastruktur; evaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sanitasi berdasarkan data NAWASIS dan kunjungan lapangan; serta evaluasi beban pencemar dari subsektor air limbah domestik dan persampahan.

compiled by arsyi
Tugas Utama Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi Bidang Monitoring dan Evaluasi
compiled by arsyi
Tahapan Monitoring dan Evaluasi Program PPSP

Monev PPSP merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana pembangunan sanitasi seperti tertuang dalam dokumen MPS (Memorandum Program Sanitasi) kabupaten/kota meliputi:

  • Pemantauan pelaksanaan program sanitasi di kabupaten/kota dalam rangka implementasi MPS dan pengelolaan infrastruktur
  • Evaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan MPS berdasarkan data web ppsp.nawasis.info
  • Verifikasi evaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan MPS melalui kunjungan lapangan
  • Evaluasi beban pencemar dari sub sektor air limbah dan persampahan berdasarkan data web ppsp.nawasis.info

 

(Arsyi Nur Fithri – Tim Monev Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat)

*catatan : dipersilakan mengutip tulisan dengan mencantumkan sumber asal

Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk Peningkatan Sanitasi

Permasalahan sanitasi permukiman di Indonesia umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi – baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri, hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau pun lahan, dll; serta masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan – baik di tingkat pusat maupun daerah; selain itu kurang padu dan komprehensifnya perencanaan dan program pembangunan juga merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah salah satu program untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan sanitasi yang komprehensif. Pembangunan sanitasi permukiman meliputi penataan kawasan permukiman, khususnya pembangunan sarana dan prasarana air limbah, persampahan, dan drainase yang memadai.

Program PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan nonpemerintah di seluruh tingkatan.

Sebagai sebuah program nasional yang dirancang untuk kemaslahatan masyarakat, PPSP harus dipandang sebagai sebuah alat, peluang, atau momentum bagi daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan sanitasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Keterlibatan lintas sektor dalam pembangunan sanitasi dilakukan demi mewujudkan kondisi sanitasi yang lebih baik, baik dalam konteks nasional (capaian Universal Access, 100 – 0 – 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak) maupun internasional (Sustainable Development Goals).

SDGs
Aspek Sanitasi dalam Sustainable Development Goals (SDGs)

(Arsyi Nur Fithri – Tim Monev Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat)

*catatan : dipersilakan mengutip tulisan dengan mencantumkan sumber asal

Diposkan pada Sanitasi Lingkungan

Pencemaran Air VS Limbah Domestik

Pencemaran air permukaaan khususnya sungai di Indonesia saat ini telah berada di ambang kritis.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PPKL KLHK) Republik Indonesia, di tahun 2015 sebanyak 67,94 persen atau mayoritas air sungai di Indonesia dalam status tercemar berat. Dari sekian banyak sungai yang ada di Indonesia, hanya sekitar 2 persen yang memenuhi baku mutu air. Selain itu, hasil perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) di beberapa sungai di Indonesia umumnya menunjukkan bahwa beban pencemar yang masuk setiap harinya sudah jauh melebihi daya tampung sungai. Kelebihan beban pencemaran inilah yang berdampak besar terhadap mutu air sungai.

Selama ini kebanyakan masyarakat salah mengira bahwa sumber utama pencemar sungai adalah limbah industri, padahal tidak demikian. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Dirjen PPKL KLHK RI, sumber utama pencemar air sungai di Indonesia sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Limbah domestik itu di antaranya tinja, bekas air cucian dapur dan kamar mandi, termasuk sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Selain itu, penyebab pencemaran air sungai adalah limbah peternakan, industri, dan pertanian.

Limbah-limbah yang dibuang ke sungai berpengaruh terhadap penurunan kualitas air. Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat sungai hingga saat ini merupakan sumber utama air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Sumber air yang kualitasnya buruk akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lain yang mengkonsumsi air tersebut.

sanitasi buruk
Potensi Kerugian Akibat Sanitasi yang Buruk
kerugian ekonomi sanitasi buruk
sumber : Infografik PPSP (http://ppsp.nawasis.info)

Untuk mengatasi pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, agar kualitas air bisa memenuhi standar baku mutu air serta kondisi sanitasi dapat meningkat, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran melalui suatu strategi dan program pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, jangka panjang, dan melibatkan berbagai pihak.

Strategi ini juga harus diikuti oleh komitmen dan kerja keras semua pihak, baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan & sumber daya manusia, penegakan peraturan, pemilihan opsi teknologi sanitasi yang tepat, peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

Langkah-langkah itu antara lain mengubah kebiasaan membuang sampah di sungai, memantau kualitas air sungai, maupun membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik.

Inisiatif-inisiatif dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan. Peran dan komitmen para kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran air sungai sangat vital.

Selain itu, elemen yang tak boleh dilupakan ialah masyarakat. Masyarakat punya peran penting untuk menjaga sungai agar tetap bersih. Karena itu pemerintah harus melakukan pendekatan-pendekatan khusus agar masyarakat mau peduli dan terlibat dalam upaya mewujudkan sungai yang bersih.

Tujuan utama pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik adalah untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat khususnya penyakit yang berkaitan atau disebabkan oleh air serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu, tujuan pengelolaan dan pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi pencemaran dan menekan laju pertumbuhan penyakit yang ditularkan dan menyebar melalui air seperti air permukaan (sungai, waduk) dan air tanah (sumur gali/pompa), karena semakin tercemar air di suatu daerah, semakin besar kemungkinan penyakit terinfeksi oleh air.

(Arsyi Nur Fithri – Tim Monev Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat)

*catatan : dipersilakan mengutip tulisan dengan mencantumkan sumber asal